Home » Sejarah Singkat

Sejarah Singkat

Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur ditunjuk selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 520/8135.1/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Penunjukan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur sebagai Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Produk Pertanian di Jawa Timur. Hal ini sebagai tindak lanjut Gubernur Provinsi Jawa Timur atas Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor 04/SR.220C/M/1/2004 tanggal 9 Januari 2004 kepada para Gubernur tentang penunjukan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan di daerah

OKKP-D Provinsi Jawa Timur mengimplementasikan Pedoman BSN 401:2000 tentang Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk. OKKP-D Provinsi Jawa Timur lulus verifikasi oleh OKKP-Pusat dengan Sertifikat Verifikasi nomor OKKPP-LSP-003 berlaku Tanggal 12 Juli 2009 s/d 21 Juli 2012 untuk ruang lingkup Pangan Hasil Pertanian.

Dalam perkembangannya Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur meningkatkan kelembagaan OKKP-D menjadi UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian (UPT PSHP) berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 49 tanggal 12 Juli 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 128 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur. Dengan adanya peraturan Gubernur tersebut, UPT PSHP bertindak selaku OKKP-D di Provinsi Jawa Timur.

UPT PSHP selaku OKKP-D Provinsi Jawa Timur memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagian tugas Dinas selaku OKKP-D dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Hasil Pertanian dan Registrasi Pangan Segar Hasil Pertanian yang beredar di Jawa Timur. Rekomendasi Keamanan Pangan bagi pihak yang memerlukan, Ketata Usahaan dan pelayanan masyarakat.

UPT PSHP selaku OKKP-D Provinsi Jawa Timur memiliki lingkup pelayanan sertifikasi Prima 3 dan Prima 2 untuk produk pertanian segar, pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang beredar di dalam Negeri, rekomendasi keamanan pangan untuk produk yang akan diekspor, registrasi packing house, sertifikasi Good Manufacturing Practices (GMP), dan sertifikasi Good Handling Practices (GHP). Pelayanan tersebut dilakukan sebagai upaya menjamin mutu pangan hasil pertanian dan melindungi masyarakat dari peredaran pangan segar hasil pertanian yang tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan.

  1. Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor 04/SR.220C/M/1/2004 tanggal 9 Januari 2004 kepada para Gubernur tentang Penunjukan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan di daerah
  2. Surat Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 520/8135.1/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Penunjukan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timursebagai Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Produk Pertanian di Jawa Timur
  3. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur Nomor 824/025/114.13/2009tanggal 5 Januari 2009 tentang Kelompok Kerja Pengawasan Sarana dan Sertifikasi Hasil Pertanian
  4. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/148/KPTS/013/2009 tanggal 6 Mei 2009 tentang Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Timur
  5. OKKP-D Provinsi Jawa Timur diverifikasi oleh OKKP-Pusat sesuai Sertifikat Verifikasi Nomor OKKPP-LSP-003 Tanggal 12 Juli 2009 s/d 21 Juli 2012. OKKP-Pusat yang menyatakan bahwa OKKP-D Provinsi Jawa Timur sebagai OKKP-D telah menunjukkan kesesuaiannya dalam mengimplementasikan Pedoman BSN 401 : 2000 Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk untuk ruang lingkup Pangan Hasil Pertanian
  6. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/202/KPTS/013/2010 tanggal 27 April 2010 tentang Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Timur
  7. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur Nomor 903/1406/113.12/2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang Kelompok Kerja Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian
  8. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/48/KPTS/013/2011 tanggal 2 Pebruari 2011 tentang Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Timur
  9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 49 tanggal 12 Juli 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 128 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur
  10. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/468/KPTS/013/2012 tanggal 6 Agustus 2012 (berlaku surut sejak tanggal 2 April 2012) tentang Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Timur
  11. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/208/KPTS/013/2013 tanggal 21 Maret 2013 (berlaku surut sejak tanggal) tentang Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Timur